1. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan
- Semua kebijakan pembangunan nasional yang sedang dan atau akan diselenggarakan harus berwawasan kesehatan, setidak-tidaknya harus memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan lingkungan dan perilaku sehat. Sedangkan pembangunan kesehatan harus dapat mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, terutama melalui upaya promotif-preventif yang didukung oleh upaya kuratif-rehabilitatif.
2. Profesionalisme
- Pelayanan kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh penerapan pelbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan nilai-nilai moral dan etika. Untuk itu akan ditetapkan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasar kompetensi, akreditasi dan legislasi serta kegiatan peningkatan kuatitas lainnya
3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
- Untuk memantapkan kemandirian masyarakat dalam hidup sehat perlu digalang peranserta masyarakat yang seluas-luasnya termasuk dalam pembiayaan. JPKM pada dasarnya merupakan penataan sistem pembiayaan kesehatan yang mempunyai peranan yang besar pula untuk mempercepat pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
4. Desentralisasi
- Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan pelbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah. Untuk itu wewenang yang lebih besar didelegasikan kepada daerah untuk mengatur sistem pemerintahan dan. rumah tangga sendiri, termasuk di bidang kesehatan.
Kebijakan
1. Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektor
2. Peningkatan Perilaku, Pemberdayaan
Masyarakat dan Kemitraan
3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan
4. Peningkatan Upaya Kesehatan
5. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
6. Peningkatan Kebijakan dan manajemen
3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan
4. Peningkatan Upaya Kesehatan
5. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
6. Peningkatan Kebijakan dan manajemen
Pembangunan Kesehatan
7. Peningkatan Iptek Kesehatan
8. Peningkatan Lingkungan Sosbud
7. Peningkatan Iptek Kesehatan
8. Peningkatan Lingkungan Sosbud
